Kawasan Sangihe-Talaud-SiTaRo

KAWASAN¹ Sangihe-Talaud-Sitaro adalah sebutan untuk bentangan laut dengan ratusan pulau yang terletak di ujung paling Utara Indonesia. Di atas peta, kawasan ini terbagi dalam dua kepulauan, yaitu: Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud. Keduanya terhampar di Laut Sulawesi yang berbatasan langsung ke negara tetangga Filipina.

Dan, sejak pertengahan tahun 2007, secara administratif kawasan ini terbagi ke dalam tiga daerah otonom, yaitu: Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Nama kabupaten terakhir sahajanya tidak merujuk pada sebuah nama peta (toponim), namun akronim pulau-pulau utama pembentuknya: Siau, Tagulandang dan Biaro.

Ketiga kabupaten ini masuk dalam lingkup Provinsi Sulawesi Utara, dengan ibukotanya masing-masing: Tahuna² (Sangihe), Melonguane (Talaud) dan Ondong (Sitaro).

Jumlah pulau di kawasan ini kini ‘tak kurang dari’ 168 buah^. Ada alasannya, mengapa perlu menaruh frase ‘tak-kurang-dari’’ pada kalimat tadi. Soalnya, jumlah pulau kawasan ini menurut kajian berbagai dokumen dari waktu ke waktu ternyata angkanya silih berganti. Itu membuat , setiap angka yang diacu pada kini pantas diragukan: jangan-jangan kemudian hari berubah drastis.

Angka 168 sekadar patokan saja. Angka ini adalah hasil identifikasi dan verifikasi pulau penetapan pulau-pulau Se Provinsi Sulawesi Utara 27 Juni 2007. Sebelum angka ini, berbagai laporan media massa, ulasan buku dan dokumen resmi pemerintah kadung membeber jumlah lebih kecil.Misalnya, dalam tulisan tentang peri kejayaan Kerajaan Siau pada kurun Portugis-Spanyol di kawasan SaTaS (1563-1677), menyebut jumlah total pulau adalah 73 buah³ Sedang, dokumen bangsa penjajah sesudahnya, yakni selang masa administrasi pemerintahan Hindia Belanda tepatnya pada tarikh 1912⁴, diperikan jumlah yang hanya 66 pulau saja. Lantas pada lampiran Kamus Bahasa Belanda-Sangihe karangan misionaris K.G.F. Steller dan W.E. Abersold disebutkan sejumlah 56 buah. Untung kemudian naik jadi 70 pulau dalam buku misionaris lain, Daniel Brilman, pada tahun 1938.

Uraian kembang-kempis angka itu juga terjadi pasca masa kemerdekaan. Media massa kurun 1970-1980, terutama di Sulawesi Utara, populer menjuluki kawasan ini sebagai ‘Kawasan 77 Pulau⁵ Namun,taklama sesudahnya, diralat menjadi ‘Kawasan 99 pulau⁶. Kemudian cukup lama jumlah standar yang dipakai adalah 124 pulau, yaitu hingga tahun 2003.

Sesudah ditetapkan 124 pulau, pasang-surut jumlah itu masih terus berlanjut. Pada awal 2007 (5 tahun pasca pemekaran pemerintahan lokal gelombang pertama) pihak-pihak berkompeten di Kabupaten Talaud menyatakan memiliki 18 pulau. Sedangkan, Kabupaten Sangihe mengklem — sebelum pemekaran gelombang kedua yang menghasilkan Kabupaten Sitaro — punya koleksi 112 pulau. Artinya, jika dijumlahkan Kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro (SaTaS)⁷ memiliki 130 pulau.

Tapi, sebuah terbitan Bank Dunia,⁸ yang membahas tentang Talaud malah mencantumkan Kabupaten Talaud mempunyai 20 pulau, yang artinya, serta merta jumlah total pulau di kawasan ini berkembang ke jumlah, 132 pulau.

Jelaslah, atas dasar beberan data jumlah pulau itu, terbukti bahwa dalam kurun lama jumlah total pulau kawasan SaTaS mengalami pasang-surut. Kuat diduga hal itu terjadi, karena memang sebelum tahun 2003 persepsi dan definisi ‘pulau’ tidak pernah ‘ditala senada’ di antara semua pihak pemerintah yang berkompeten.

Untunglah, fenomena macam ini bukan semata terjadi di tingkat lokal, namun juga tingkat nasional. Karena, jumlah pulau negara Indonesia pun dari waktu ke waktu kembang-kempis. Awalnya, dari patokan 13.667 pulau, dan sesudahnya ditolok pada angka 17.508 pulau. Entahlah ke depan hari, akan berapa? Yang jelas pada akhir tahun 2002 sudah berkurang dua pulau (Ligitan dan Sipadan).

ATOL DAN PULAU GUNUNGAPI

Pasang-surut jumlah pulau tadi bisa pula terjadi sebagai akibat pertumbuhan dan penyusutan pulau secara riil. Ini pantas dikemukakan, karena kawasan SaTaS punya karakteristik geologis khas. Pertama, kawasan ini punya banyak gugusan karang (atoll) di dasar laut. Kedua, di kawasan ini terdapat banyak gunungapi termasuk di gunungapi bawah laut. Ketiga, tepat di kerak bumi kawasan ini terjadi proses subduksi (perbenturan) lempeng-lempeng tektonik, yaitu:lempeng Pasifik, Filipina, Australia dengan patahan serta busur lokalnya.⁹ Tiga fenomena alam ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sangat potensial mencipta pertambahan dan penyusutan jumlah pulau.

Khusus untuk atoll, secara tradisional orang-orang kawasan SaTaS punya pemahaman tradisional bahwa bentuk muka bumi ini (apa yang lazim disebut sebagai ‘napo’¹⁰ akan perlahan bergerak naik ke atas permukaan laut. Pengetahuan lokal tentang hakikat pulau karang terkukuhkan lewat beberapa hasil penelitian Peter Bellwood. Memang professor arkeologi terkenal ini pernah membuat riset sejarah alam dan jejak-jejak kehidupan prasejarah di beberapa spot kawasan SaTaS, secara khusus di Talaud tahun 1975. Dari telisikan atas gua Liang Tuwo Manee di Talaud, Bellwood mengurai gua ini sebagai ‘’...rock shelter in an uplifted coastal block of coral limestone...” (gua perlindungan kapling batuan karang yang terangkat ke atas)¹¹. Kutipan kecil dari laporan studinya itu seolah meneguhkan pengetahuan tradisional masyarakat SaTaS ihwal eksistensi salah satu asal pulau, yaitu batuan karang.

Kecepatan pertumbuhan karang ke permukaan laut sangat tergantung berbagai proses kimiawi dan fisis nan rumit. Yang jelas setelah bertumbuh lewati titik surut laut terendah, beting karang itu akan disebut low tide elevation. Dan, jika melewati titik pasang air laut tertinggi, yang artinya karang itu sudah permanen terlihat di permukaan laut, maka akan layak disebut sebagai ‘pulau’. Karena sesuai UNCLOS 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea) yaitu pada pasal 121 ayat 1 diuraikan definisi ‘pulau’ sebagai, ‘’...luasan tanah yang secara alamiah terbentuk, dikelilingi air, yang berada di atas permukaan air pada pasang tinggi...” ¹²

Contoh cuatan terumbu karang kawasan SaTaS yang telah mapan disebut sebagai pulau definitif adalah ‘Pasige’, alias Passighi atau juga Passiak. Ini pulau karang yang terletak tak jauh dari pulau gunung api Ruang (714 m dpl) dan pulau Tagulandang. Dokumen Mededelingen van Het Bureau Voor De Bestuurszaken Der Buitenbezittingen Aflering II tahun 1912, (selanjutnya dalam buku ini disingkat saja menjadi Mededeelingen 1912), mendeskripsikan Pasige sebagai ‘’6.5 K.M ten westen van Tahoelandang ligt het lage en vlakke eilandje Pasige, dat in zekeren zin als een atol te beschouwen is. Hier word veel visch en ook tripang gevangen. Het einlandje is onbewoond”. Atau ‘’terletak 6,5 Km di arah Barat pulau Tagulandang terletak pulau kecil rendah dan datar, yang dipastikan sebagai atol. Di sini disebut banyak ditangkap ikan dan teripang. Pulau ini tidak dihuni.’’

Kecepatan pertumbuhan pulau karang bisa melebihi laju pergeseran patahan bumi. Artinya bisa melebihi 5-7 cm/tahun. Laju pergeseran lempeng tektonik memang relevan untuk dijadikan acuan, karena memang nun jauh di bawah wilayah laut dan daratan SaTaS menurut para ahli sedang terjadi pergerakan tektonik piringan Sangihe (Sangihe plate) yang sangat intensif.

Piringan lokal itu menurut kajian para ahli sedang bergerak perlahan ke Timur, sembari menindih piringan lainnya. Adapun, piringan Halmahera (Halmahera plate), yang ‘menderita’ tertindih itu, sebaliknya bergeser perlahan ke arah Barat. Proses tumbukan kedua piring itu, di antaranya, melahirkan kemunculan gunungapi di sekitarnya. Dan, memang kenyataaannya kawasan SaTaS dan Maluku Utara bertabur masing-masing 5 gunungapi aktif. Bahkan sebuah survei kelautan LIPI Juni 2001 yang mempergunakan kapal riset canggih Baruna Jaya VIII yang memuat para peneliti dari berbagai negara ditemukan rangkaian 15 gunungapi di bawah laut di Kawasan SaTaS. ¹³ Jumlah ini jelas mencolok. Karena, lazimnya, yang disebut paling banter dua saja. Satu di antaranya yang dinamakan Mahangetang (Banua Wuhu), yaitu gunungapi bawah laut, yang menjadi salah satu objek wisata selam. Gunungapi bawahkaut ini dulu diurai dalam beberapa laporan zaman Belanda pernah nongol sampai setinggi 12 meter di atas permukaan laut. Hal itu jelas dulu memenuhi syarat disebut sebagai ‘pulau sesuai kriteria UNCLOS 1982. Sayang, kemudian tudung atas pulau gunungapi itu lenyap saat terjadi letusan. Artinya, pulau itu hilang.

Patut diimbuhkan di sini, terkait rentetan gunungapi bawah laut itu para peneliti di Baruna VIII tadi juga menguak potensi besar deposit logam ekonomis, yaitu emas, perak, tembaga, seng dan timbal, di sekitarnya.

Yang jelas sebagaimana halnya pergerakan napo ke permukaan laut, gunungapi bawah laut juga bergerak perlahan dan kelak akan menyembul ke permukaan. Yang karena itu ‘berhak’ menyandang predikat ‘pulau baru’.

Di samping tipe pulau karang, banyak pulau kawasan SaTaS merupakan pulau tipe gunungapi (vulkanik). Contohnya adalah pulau gunungapi Ruang. Secara luas pulau gunungapi ini dicatat para pelaut pengembara Eropa yang tiba di tempat ini pada kurun abad ke-18. Penduduk lokal Tagulandang menceritakan pada mereka mulanya gunungapi ini hanya pulau karang saja. Namun di tengahnya kemudian muncul lekukan besar yang selanjutnya ‘bertumbuh’ menjadi gunungapi.

Keberadaan Ruang sebagai gunungapi muncul dalam laporan seorang pengembara bangsa Perancis Gemello Carreri dalam bukunya Vogage Nutour du Monde (Perjalanan Mengelilingi Bumi) yang terbit di Paris 1719. Menurut buku itu, sudah sejak abad ke-17 Ruang merupakan gunungapi aktif.

Contoh lain lagi adalah pulau Siau. Pulau ini nyaris selalu diidentikkan dengan gunungapi pada puncaknya yang setinggi 1.784 m di atas permukaan laut itu. Gunungapi Karangetang, demikian namanya. Gunungapi ini tercatat merupakan salah satu gunungapi paling aktif di dunia. Api di puncaknya terus menyala. Pada malam saat cuaca cerah akan tampak seolah kembang api abadi di angkasa. Karenanya, sejak lama menjadi patokan pelayaran, terutama di malam hari.

Dari pulau Siau ke Utara ada contoh pulau vulkanik lain, yaitu pulau Sangihe Besar. Di pulau ini ‘bertahta’ gunungapi Awu (1.320 m). Gunungapi ini dulu disebut Awu Sangihe atau di zaman kolonial Belanda pernah dikenal sebagai Aschberg. Letusan gunung api ini tercatat termasuk kelompok yang paling berbahaya di Indonesia selain Gunung Kelud di pulau Jawa¹⁴.

Dalam catatan orang lokal gunung ini sangat mengerikan rekornya. Berkali letusannya mampu memporanda beberapa kerajaan. Akibat letusannya pernah sebagian kerajaan Kendahe (Maselihe) hancur lebur dan lenyap tenggelam ke laut. Ibukota kerajaan dan penduduk yang tersisa harus dipindahkan, sedang raja yang gugur diganti saudaranya yang dipanggil pulang dari Mindanao (Filipina).

Awu, kelakarnya pantas disebut gunung api y­ang ‘’membubarkan dan melahirkan knegara/kerajaan” dalam hikayat raja-raja pulau Sangihe. Sama dengan simpulan Carl Bern Kaehlig et.al yang memberi judul buku mereka tentang gunung-gunung api Indonesia sebagai, ‘’Indonesian Volcanoes: The Creator, The Destroyer” (Gunungapi Indonesia: Sang Pencipta, Sang Pemusnah).

Ada juga pulau yang bila dibedah jati-geologisnya dulunya adalah gabungan ciri-ciri vulkanik dan napo. Karakelang di Talaud mungkin pantas dimasukkan ke sini. Karena, pesisir Timur pulau terbesar kawasan SaTaS ini adalah batuan ultramafik yang membentuk Gunung Piapi. Tanah sekitar gunung ini dilaporkan mengandung magnesium, kalsium dan nikel yang tinggi. Di sini tahun 1991 ditemukan tumbuhan akumulator nikel Rinorea sp.¹⁵. Namun, justru tepat di tengah pulau ini yaitu di Beo terdapat batugamping koral, yang tak lain adalah ciri napo. Di irisan tanah ini ditemukan hewan bercangkang moluska.

Karena berbagai fenomena tektonik dan geologisnya, kawasan SaTaS masuk kategori wilayah yang sedang bertumbuh dan bersifat tidak stabil. Karena itu, soal jumlah pulau di kawasan ini patutnya tidaklah dipegang fanatik. Tentu ini tidak hendak menafikan pekerjaan pendataan jumlah pulau dalam kerangka menjaga bentangan kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia. Malah hendak ditegaskan agar setiap gerak pertumbuhan napo dan pertumbuhan gunungapi kawasan harus dilacak. Perhatian itu akan mengantisipasi ‘hilangnya’ bahkan ‘mencuatnya’ pulau sebagai akibat peristiwa tektonik.

Dari kepentingan geostrategi Indonesia, jumlah pulau Indonesia di kawasan perbatasan tidak boleh berkurang. Apalagi untuk pulau-pulau terdepan yang menjadi acuan garis pangkal wilayah teritorial laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti pulau Miangas (dengan gugusan kepulauan Nanusa di Kabupaten Talaud); pulau Marore (dengan ‘gerombolnya’ di Kabupaten Sangihe) serta pulau Makalehi (dekat pulau Siau di Kabupaten Sitaro) yang pernah disebut Maquillere oleh F. Valentijn (terletak dekat pulau Siau di Kabupaten Sitaro).

ANCAMAN PULAU TAK DIHUNI

Dari jumlah 168 jumlah pulau tahun 2007 ternyata diungkapkan ada 123 pulau masuk kategori ‘tidak berpenghuni’. Yaitu, 79 berada di Kabupaten Sangihe, 9 di Kepulauan Talaud dan 35 di Kabupaten Sitaro. Bahkan, banyak belum punya nama resmi. Kenyataan ini jelas penting disikapi. Bukan lagi pada tataran geologi, namun geografi. Karena fakta ini jelas akan berpengaruh pada aspek geosekuriti Indonesia.

Terkait pulau-pulau tak bernama itu, Indonesia sepantasnya risau akan manuver pihak asing yang potensial memanfaatkannya, misalnya dijadikan tempat singgah dalam operasi penangkapan ikan. Dan nanti pada rentang waktu tertentu pihak itu bisa mengklem kepemilikan atasnya. Yaitu, atas alasan telah menyelenggarakan kedaulatannya secara efektif dan damai di situ. Ini pengalaman buruk Indonesia dengan kasus Sipadan dan Ligitan. Kerisauan semacam itu ‘meletup’ dalam buku O.C. Kaligis, ‘Sengketa Sipadan dan Ligitan, Mengapa Kita Kalah’¹⁶.

Namun, membahas soal pulau tak bernama di wilayah Sangihe-Talaud-Sitaro, mohon pembaca tak keliru memahami seolah pulau-pulau di perbatasan Utara itu tidak diberi nama orang-orang lokal. Tidak. Tidak begitu.

Karena, orang Sangihe dan Talaud hakikinya telaten memberi nama-nama patokan geografis (toponim). Bukan saja untuk pulau-pulau dalam lingkungan kehidupannya, namun juga semua napo tempat penangkapan ikan¹⁷. Bahkan juga memberi nama untuk ‘kapling’ wilayah ulayatnya di laut dengan berpatokan pada titik fixed dan titik imajiner di darat atau benda langit.

Masyarakat Sangihe-Talaud-Sitaro adalah satu dari antara bangsa pelaut handal yang menurut kajian A.B. Lapian mampu mengembangkan budaya maritim yang tinggi. Di antaranya, dibuktikan dengan perbendaharaan jenis-jenis perahunya yang sampai 18 bentuk. Juga mengenal penanggalan bulan (lunar-calendar ), dengan 28 nama hari berbeda.

Karena itu, terasumsikan, penguasaan tempat-tempat di laut pasti cermat dilakukan. Terutama oleh masyarakat di desa-desa pesisir. Memang galib dalam konsep wilayah pantai orang SaTaS, semua pulau kecil, napo-napo maupun perairan laut sekitar pemukiman merupakan bagian utuh desa.

Penguasaan ruang ini dapat ditemui di pulau-pulau Nanusa (Talaud); juga di pulau-pulau kecil antara pulau Siau dan pulau Sangihe Besar. Pun pada beberapa desa di daratan pulau Sangihe Besar. Malah acap terjadi, sebuah pulau atau wilayah laut diklem oleh dua atau tiga kampung bersama-sama. Karena itu, konflik klem sumberdaya pesisir bisa meledak dan merebak. Itu sudah terjadi beberapa kali, misalnya antara penduduk pulau Para dan pulau Mahangetang. Jadi, perlu ditandaskan soal pulau-pulau belum bernama itu, yang dimaksud adalah belum adanya nama-nama peta atau nama kartografi resmi .

Ungtunglah terkait penamaan pulau-pulau itu, Departemen Dalam Negeri Indonesia telah mengirimkan edaran agar daerah-daerah kepulauan dapat memasukkan nama lokal pulau-pulau wilayahnya sebagai input nama peta resmi. Itu dilakukan sejak tahun 2003. Tahun ini memang dikenang sebagai tahun ‘kelam’ Indonesia kalah terhadap Malaysia dalam sengketa kepemilikan pulau Ligitan dan Sipadan di pengadilan International Court of Justice (ICJ), Jenewa, Swiss. Akhirnya, pada medio 2007 proses penamaan kartografi pulau-pulau Indonesia, termasuk pulau-pulau kawasan SaTaS, sudah tuntas dilakukan. Nama-nama pulau itu akan dikirim ke PBB bersama ribuan pulau Indonesia lain.

Berkaitan dengan posisi strategis pulau-pulau Kawasan SaTaS bagi Indonesia, almarhum John Rahasia, pejuang dan cendekiawan penggagas konsep Tagaroa, pernah berkelakar mengatakan, ‘’Bagi Indonesia bahkan pulau-pulau di Sangihe-Talaud-Sitaro lebih penting dibanding pulau Sulawesi dan Jawa,” ungkapnya.

Dia sengaja memancing orang bertanya. Dan, jika ditanya kenapa? Menurutnya, karena sudah kelaziman orang menyebut cakupan wilayah Indonesia secara praktis dalam formula geografis, ‘Dari Sabang sampai Merauke dan dari pulau Rote ke pulau Miangas’. Artinya, kalau empat titik patokan ini berubah, otomatis Indonesia berubah. Sebaliknya kalau pulau-pulau di dalamnya yang hilang, formula wilayah Indonesia akan tetap sama.

Jelas itu kelakar semata, namun menegaskan nilai penting kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro (SaTaS) dalam kesatuan wilayah Indonesia.

KEPENDUDUKAN

Di luar pulau tidak berpenghuni, 45 pulau lainnya sudah ditempati penduduk Sangihe-Talaud-Sitaro. Yaitu, 26 di Sangihe, 7 di Talaud dan 12 di Sitaro. Di antaranya, enam pulau utama, yaitu dengan luas antara 100 – 1000 Km2.¹⁸ Keenam pulau itu adalah Karakelang, Salibabu, Kabaruan, Sangihe Besar, Siau dan Taguladang.

Dari enam pulau berpenghuni itu, jika disusun peringkatan luasan daratnya, pulau Karakelang mempunyai daratan terluas, yaitu 1000,17 Km2. Tak heran pulau ini berjuluk ‘tanalawo’ atau ‘tanah besar. Dulu istilah ini pernah diberikan pada pulau Sangihe Besar. Untung kemudian peneliti dan penulis Alex Ulaen mengkoreksi salah kaprah ini.

Menyusul berada di peringkat dua adalah pulau Sangihe Besar (736,72 Km2). Sebelumnya, pulau ini dikira yang terbesar oleh jurutulis ekspedisi Ferdinand Magellan, Antonio Pigafetta dan misionaris D. Brilman. Bahkan dokumen Mededelingen 1912 memberinya julukan Tana Lawo. Namun sejak dulu pula, pulau Sangihe mendapat julukan ‘tampungan lawo’ atau ‘penampung besar’. Julukan terakhir ini awalnya identik dengan nama ‘kedatuan’ awal pulau Sangihe. Kini julukan ini pas dilabelkan pada pulau ini, karena memang punya ‘muatan’ penduduk yang jauh lebih besar dibanding 5 pulau utama SaTaS lainnya.

Sekadar memberi gambaran ihwal daya tampung penduduk pulau-pulau itu, Tabel 1.1. memberikan perian data penduduk awal yang diolah dari buku Viersen berjudul ‘’Karesidenan Manado” (1903). Angka-angkanya dibulatkan Viersen.

Khusus untuk Talaud diberi tanda asterik (*) karena memang pada uraian soal jumlah penduduk Talaud tidak diberikan Viersen, namun pada bagian lain dia sempat menyebut angka itu. Kemungkinan angka itu perkiraan Viersen semata.¹⁹

Dalam tulisannya itu, Viersen mengurai jumlah penduduk Sangihe-Talaud-Sitaro awal abad ke 20 (1903) adalah 114.000 bumiputra yang terbagi 90.000 jiwa di Sangihe dan 24.000 jiwa Talaud. Sedang golongan kulit putih, masing-masing 50 dan Cina 600 jiwa.

Dengan menghitung seksama angka-angka penduduk pulau-pulau pada Tabel 1.1. dapat diperoleh selisih sekitar 18.000 jiwa. Apakah itu jumlah penduduk di pulau-pulau kecil? Entahlah, tetapi rasanya jumlah itu terlalu banyak.

Angka jumlah penduduk yang lebih sahih nanti terperikan dalam buku misionaris Daniel Brilman Onze Zendingvelden: De Zending op de Sangi en Talaud Einlanden²⁰ (Ladang Pekabaran Injil: Kabar Injil di Kepulauan Sangi dan Talaud). Buku yang ditulis 1938 ini mengutip data jumlah penduduk hasil sensus Hindia Belanda tahun 1930. (Lihat datanya pada Tabel 1.2).

Sebagai bandingan diberikan pertumbuhan penduduk SaTaS pasca kemerdekaan Indonesia. Tabel 1.3. merincikan pertumbuhan penduduk pada beberapa tahun yang dikutip dari buku ‘’Nusa Utara dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan” karangan Alex Ulaen. Dari Tabel 1.3. itu terpapar pertumbuhan penduduk per dekade sejak tahun 1971 yang menunjukkan trend pertumbuhan yang sangat kecil, bahkan pada kasus pulau Siau terjadi pertumbuhan negatif. Penduduk pulau ini memang banyak yang hengkang ke beberapa daerah daratan pulau Sulawesi dan daerah lain Indonesia. Itu mungkin dapat menerangkan kenapa terjadi fenomena pertumbuhan negatif itu.

PEMERINTAHAN DULU KALA

Dari perspektif dinamika kependudukan, Tampungan Lawo atau Sangihe Besar pantas dicatat. Karena di pulau inilah sebagai akibat dinamika politik, sosial dan budaya penduduknya diduga sejak abad 15 muncul pemerintahan lokal/tradisional . Pertama kali, dibuktikan lewat catatan jurutulis Magellan tahun 1421, Antonio Pigaffeta. Di Sangihe, Pigafetta mencatat ada empat raja. Dua di Siau dan satu di Tagulandang. Tapi sumber sejarah tiga abad sesudahnya, hasil tulisan F. Valentijn yang datang ke Sangihe awal abad ke-18, menyebut awalnya hanya dua saja kerajaan di Sangihe, yaitu Tabukan dan Kalongan. Menurutnya, nanti kira-kira tahun 1670 muncul sembilan kerajaan di Sangihe, yaitu: Kerajaan Kendahe , Kerajaan Taruna, Kerajaan Kolongan, Kerajaan Manganitu, Kerajaan Kauhis, Kerajaan Limau, Kerajaan Tabukan, Kerajaan Sawang (Saban) dan Kerajaan Tamako.

Namun, kemudian kerajaan yang terakhir (Tamako) menjadi bagian Siau. Sementara, Raja Limau ditumpas pasukan kiriman Padtbrugge. Kerajaan ini hancur lebur. Dan, Sawang bergabung dengan Kerajaan Taruna dan Kerajaan Kolongan. Sedangkan Kauhis bergabung dengan Manganitu.

Pada tahun 1898 Kerajaan Kendahe dan Kerajaan Taruna digabung menjadi satu. Di dua wilayah inilah tahun 1919 Raja Soleman Ponto memerintah dengan pusatnya di Kota Tahuna kini. Artinya, pada tahun 1900-an tersisa empat kerajaan saja: Tabukan, Manganitu, Siau dan Kendahe-Taruna.

Terkait dengan hubungan keluar, dua kerajaan awal, Tabukan dan Kendahe di Sangihe Besar, kental mendapat pengaruh sistem kekuasaan di Sulu dan Mindanao (Filipina). Meski kalau ditelaah seksama semua silsilah raja-raja Sangihe-Talaud, Siau, Bawontehu (Manado) dan para keturunan Mokoduluduk lain praktis semua terkait kawin-mawin dengan para penguasa di Mindanao.

Sebuah karya sastra lisan (bansil) wilayah Tabukan membeberkan nama-nama kerajaan (yang diberi garis bawah) sekaligus raja-rajanya (ditebalkan hurufnya) yang pernah dikenal masyarakat Sangihe. Kutipan dari karya sastra khas bansil ini ditampilkan dalam ejaan asli van Ophuisen. Kata ’Soe‘ (atau dibaca ‘su’) berarti ‘di’. Kata, ‘’I” sebagai kata penunjuk orang. Taoe atau tau artinya orang atau anak.

‘’Soe Manaro i Laloda, Soe Wenang i Donangbala,

Soe Tahoelandang i Pako, Madolokang i Tamoengkoe.

Soe Siaoew i Mohonise, soe Pehe i Winsoelangi

Soe Tamako i Kakalang,

Soe Manganitu i Tolo, Mahoeboengan i Tompolioe,

Soe Tahoena i Woentoeang, Malahasang i Poeloentoembage,

Soe Kalongan i Tatehe taoe maka Tehe woba,

Soe Kendahe i Hioeng, Malinkaheng i Wagania,

Soe Talawide i Poeko, taoe Pepoekoliwoetang,

Soe Sawang i Rodoti, Welengang i Pontolawokang,

Soe Sahabe i Matali , Sohowang i Pangaloreloe

Soe Tawoekang i Hama, Rimpoelaeng i Woeateng

Soe Loemaoege i Taboei, Kaloesada i Ratoengboba

Soe Koema i Kolowoba

Soe Koeloehe i Makakoeheting soe Pako Woelele

Soe Manaloe i Loemampoe Tonggentoelang i Megenoe

Soe Moade I Kansile Manoewo I Ongkedio’’²¹

Sebelum disebut sebagai raja, pemimpin komunal mendapat gelar ‘datu’. Alex Ulaen menyebutkan dalam beberapa bukunya, kedatuan merupakan awal dari sistem kepemimpinan komunal (proto pemerintahan). Sistem ini pantas diduga sebagai pengaruh Islam yang tersebar dari Malaka (Melayu). Di Sangihe salah satu titik masuk Islam adalah dari Utara, yaitu Sulu dan Mindanao. Di Filipina, misalnya, Syarif Kabungsuan atau Syarif Muhammad, sang pembawa Islam di Sulu sekaligus dikenal sebagai pembentuk sistem kedatuan pertama di Maguindano Mindanao. Kata ‘datu’ merupakan kata Melayu lama. Islam awal dari wilayah Mindanao terkait dengan jaringan Persia.

Kerajaan Tabukan disebut merupakan kerajaan tertua di abad ke-15 di Sangihe dan Talaud.²² Meski menurut sebuah kajian yang diterbitkan Kyoto University,²³ sebelum itu sudah muncul beberapa kedatuan, baik di bawah pimpinan datu dan pemimpin yang bergelar kulano.

Sebelum kemunculan kedatuan di Tabukan, kajian Alex Ulaen et al menyebut kiprah awal Bowontehu yang terkait dengan tokoh sentral Mocoduludugh (Mokoduludut).²⁴ Wilayahnya meliputi pulau-pulau sekitar teluk Manado, pesisir Utara pantai Sulawesi Utara. Molibagu, Bentenan dan wilayah Ratahan.

Dalam catatan beberapa dokumen, rombongan pimpinan Mokoduludugh melakukan perjalanan dari Molibagu dan mengelilingi tempat-tempat di Bolaang Mongondow, Minahasa, lantas ke pulau Lembeh, dan kembali ke daerah sekitar kaki gunung api Lokon.

Kemudian rombongan itu mendiami tempat yang diberi nama Bentenan, dan akhirnya ke pulau Manaro (Manado Tua). Tempat akhir ini sering dikaitkan sebagai lokasi Kerajaan Bowontehu sampai pasca kedatangan pihak Portugis.

Seorang tokoh bernama Lokongbanua II, yang juga keturunan Mokodulut, tercatat pergi dari Bawontehu ke pulau Siau dan mendirikan Kerajaan Siau. H.B. Elias menyebut tahun pendiriannya adalah 1510. Kerajaan ini berpusat di kediaman Lokongbanua II di Kakutungan

Kerajaan Tabukan yang disebut merupakan bentuk kerajaan awal di kawasan SaTaS sering dikaitkan dengan kiprah dua tokoh, pertama Gumansalangi. Sedang, tokoh legendaris kedua bernama Makaampo Wawengehe.

Gumansalangi disebut sebagai tokoh yang mendirikan kedatuan Tampungan Lawo atau Tabukan antara tahun 1300-1350 yang wilayahnya meliputi Sangihe dan wilayah Filipina Selatan. Tokoh ini dikisahkan asalinya adalah pangeran dari seorang sultan di Mindanao Selatan.

Menurut cerita, pangeran Gumansalangi dihukum ayahnya dan dibuang dalam hutan. Di situ malah dia bertemu Sangiangasa atau Kondawulaeng, seorang puteri kayangan yang lantas jadi istrinya. Keduanya menunaikan hukuman dibuang dengan menaiki kendaraan gaib, seekor ular besar, ke tempat yang akan ditandakan dengan deru guntur dan kilatan petir silih berganti.

Setelah singgah di beberapa tempat di antaranya pulau dan gunung bagian Selatan SaTaS, yang disebut adalah Tagulandang dan Siau, akhirnya keduanya tiba di puncak gunung Sahendarumang.

Ketika berada di atas gunung Sahendaruman (di pulau Sangihe) keduanya mendengar guruh-gemuruh guntur dan singsing menyingsing petir. Itu adalah pertanda yang diberikan ayah Gumansalangi bahwa mereka sudah tiba di tujuan. Keduanya pun lantas turun ke pemukiman penduduk dan di sana Gumansalangi dijuluki sebagai Medellu (guntur) sedang Sangiangasa sebagai Sangiangkila (Puteri Kilat).

Datu Gumansalangi mempunyai dua anak, Melintangnusa dan Melikunusa. Melikunusa berlayar ke Selatan dan tiba di Mongondow. Dia mengawini Monongsangiang, putri Mongondow. Dan wafat di sana. Sebaliknya, Melintangnusa menggantikan ayahnya sebagai datu kedua (1350-1400). Dia banyak kali berkunjung ke Filipina Selatan dan bahkan meninggal di sana.

Kedatuan ini sepeninggal Gumansalangi dibagi menjadi dua, yaitu: Kedatuan Sahabe di bagian Utara dan Kedatuan Salurang di Selatan.

Tokoh kedua yang juga penting berkaitan dengan Tabukan adalah Makaampo Wawengehe. Penguasa kelahiran Rainis, Talaud, yang pada masa kanak-kanak ditinggal mati ayahnya. Dia kemudian diasuh di rumah dua pamannya di Salurang (Sangihe). Makaampo pada saat dewasa menyatukan kembali kedatuan Salurang dan Sahabe dan memerintah di sini antara 1530-1575. Daerahnya meliputi: Sahabe, Tabukan, Lapango, Kuma, Kuluhe, Manalu dan Salurang. Kerajaan ini masih eksis saat kedatangan bangsa-bangsa Barat (Portugis, Spanyol, Belanda) meski sudah diperintah generasi raja berikutnya.

Jika dicermati besaran wilayah kerajaan-kerajaan yang disebut-sebut tadi, jelas wilayahnya tidak seberapa luasnya. Misalnya, bila dibanding dengan wilayah kerajaan-kerajan kontinental atau kerajaan maritim besar. Namun realitas ini tidak sedikitpun meri-saukan Nico Makahanap^25,, peminat sejarah dan budaya SaTaS. Dia menyatakan, ‘’dibanding dengan kerajaan-kerajaan Eropa sezamannya yang kini masih bisa dilihat sisanya, seperti Liechten-stein, Monaco, Andora dan San Marino, wilayah kerajaan-kerajaan di Sangihe-Talaud jelas jauh lebih besar.”

Kerajaan-kerajaan di pulau Sangihe hingga permulaan abad ke-20 tercatat mencakup wila-yah pulau-pulau Talaud. Tidak terkecuali daratan besar tanalawo. pulau Karakelang, pernah terbagi menjadi bagian wilayah dari kerajaan Tabukan, kerajaan Manganitu, kerajaan Kendahe-Taruna, kerajaan Siau dan kerajaan Tagulandang.²⁶

Tercatat pula ada kerajaan yang ‘wilayahnya’ sampai ke bagian-bagian negara Filipina kini. Kendahe misalnya disebut-sebut dalam beberapa situs di Mindanao sebgai candahar mempunyai wilayah ke Mindanao. Kerajaan ini mula-mula merupakan bagian dari kerajaan Mindanau Tubis.

Adapun wilayah Kerajaan Kendahe setelah pisah dari Tubis meliputi Bahu, Talawid, Kendahe, Kolongan, Batuwukala dan pulau-pulau sekitarnya termasuk Kawio, Lipang, Miangas sampai sebagian Mindanau Selatan. Bagian yang di Mindanao merujuk pada data Valentijn adalah Coelamang, Daboe (Davao), Ijong, Maleyo, Catil dan Leheyne,

Meski demikian, penting digarisbawahi pada waktu lalu konsep kekuasaan tidaklah total dipahami sebagai kekuasaan kewilayahan dalam pemahaman kini.Kala itu, kekuasaan dominan terkait dengan kemampuan membentuk kekuatan bersenjata yang mobile demi merebut kendali atas perdagangan tenaga kerja budak dan monopoli atas produk-produk dagang lain²⁷. Sedang, kekuasaan menurut Evelyn Tan Cullamar dalam tulisannya ‘’Migration Across Sulawesi Sea” dibangun atas relasi orang atau tokoh lain. Aliansi politik dibangun dominan dengan kawin-mawin di antara para elit pemimpin.

Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Tabukan, menurut dokumen dari Kerajaan Tabukan tahun 1927, jabatan setingkat di bawah raja adalah, jogugu. Sedang, di tingkat kampung ada pemimpin yang disebut kapitalaung (di Sangihe) atau apitalau (di Talaud) dan kapitalau (di Sitaro).

Menurut J. Makasangkil, kata capita atau kepala dalam bahasa Spanyol dan Porto, di kawasan SaTaS diartikan sebagai jabatan pemimpin orang banyak (lawo) atau pemimpin untuk sebuah ikatan (lawung= ikatan) atau lau (himpunan berbagai campuran). Jabatan ini diberikan pada pemuka yang karena kecakapannya mampu mengikat atau mempersatukan masyarakat sebagai satu kesatuan hukum; memelihara keutuhan serta adat.

Di bawah kapitalaung ada hukum mayor dan hukum. Di kampung juga ada jabatan yang menangani urusan pengadilan, yaitu disebut kapitan bisara, yaitu jaksa. Kewajibannya adalah menyampaikan dakwaan dan membawa terdakwa ke hadapan majelis pengadilan.

Untuk urusan mengadili dipilih seorang hukum mayor yang dilantik menjadi hulu hakim majelis, sedang raja, jogugu, kapitanglaung,hukum mayor serta hukum berlaku sebagai anggota majelis. Kemudian hari dokumen Belanda Mededelingen 1912 membeberkan kuasa pengadilan dipegang semata oleh raja dan penguasa kolonial.

Adapula jabatan yang secara khusus mengelola pelabuhan. Bergelar syahbandare. Pejabat ini mengatur lalu lintas masuk keluar kapal. Termasuk, menjemput tamu sekaligus menghadapi segala bahaya yang masuk via pelabuhan.

Jabatan syahbandar ini, pertama, pantas diduga merupakan pengaruh sistem pengelolaan pelabuhan yang diadopsi dari kerajaan-kerajaan Islam-Melayu, semacam Malaka yang memang paling terkenal dan menjadi patron perdagangan Nusantara sebelum kedatangan Portugis. Kata ini bisa saja diserap via Ternate di Tabukan.Pemakaian kata itu merupakan bukti kuat pengaruh jaringan dagang ke Malaka. Sebuah konferensi internasional memperingati 500 tahun hubungan historis Indonesia-Portugis pada tahun 2000 pernah menampilkan paper Uka Tjandrasasmita yang detil membedah ihwal perdagangan di pelabuhan-pelabuhan penting sebelum kedatangan Portugis di Goa (1498) dan Malaka (1511). Di dalam tulisan berjudul ’The Indonesian Harbour Cities and the Coming of the Portuguese” konsep syahbandar Malaka sempat diungkap.

Di samping jabatan penguasa pelabuhan itu, kerajaan juga mempunyai bala tentara yang biasanya dikepalai pangeran dan diberi gelar mayore labo atau mayor besar. Di bawahnya ada mayore (mayor), kapita (kapten), lutunani (letnan), ondore adidang (ajudan), aliparese (pembawa bendera), sariang mayore (sersan mayor), sariang dan kaparale (kopral).

Khusus dalam istana Tabukan ada jabatan kapitaratu (kepala rumah tangga istana) dan keneke (juru rasa makanan). Juga ada barisan dayang-dayang yang disebut gunde yang dikepalai pangantaseng. Sedang di tingkat kampung, ada jabatan hakim pemisah, mantri polisi, pemungut cukai, mandor jalan, mantri kerajaan dan ibu-bapa bagi rakyat.²⁸

Sedang di Kerajaan Siau ditemui struktur dan susunan (hirarki) pemerintahan yang secara garis besar serupa dengan yang di Tabukan. Kecuali, sejak tahun 1592, sekembali dari pengungsian di Ternate serta demi menghindari terulangnya serangan pasukan Mindanao sebelumnya, Raja Winsulangi melakukan reformasi pemerintahan.

H.B. Elias, ‘’Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia di Siau” mengurai langkah-langkah reformasi itu:Pertama, raja Winsulangi membentuk sebuah dewan pemerintahan tertinggi dengan nama Komolang Bubatong Datu (Majelis Kerajaan Siau). Anggotanya terdiri dari keluarga raja dan bangsawan namun juga keterwakilan tokoh-tokoh masyarakat terkemuka. Dewan dipimpin oleh Presiden Raja yang terus berhubungan dengan Raja dalam pemerintahan hari ke hari. Dewan ini berkewenangan bersidang menentukan dan mengangkat raja. Pada kasus Raja tidak ada dalam jangka lama atau berhalangan, dewan dapat mengambil inisiatif mengangkat Presiden Pengganti Raja. Ini hanya berlaku dalam keadaan genting dan jarang terjadi.

Dewan itu jelaslah menjadi sarana bagi rakyat untuk ikut serta dalam berbagai urusan pemerintahan. Memang Don Jeronimo Winsulangi berniat agar pemerintahan Siau jangan jadi despot dan penguasa tunggal. Karena dewan ini H.B. Elias menyatakan sifat kerajaan sudah konstitusionale monarchi meski sebenarnya itu akibat kebijakan pemerintahan Portugis.

Kedua, setelah berkonsultasi dengan orang-orang Spanyol raja membentuk pertahanan kerajaan, yaitu angkatan perang darat dan laut. Angkatan darat terdiri dari pasukan kompania, upase dan alabadiri. Kompania adalah tentara biasa, sedangkan upase adalah pengawal raja dan labadiri tentara pengawal istana. Pangkat-pangkatnya sama dengan yang ditemukan di Tabukan, dengan bahasa Porto atau Spanyol.

Sedang angkatan lautnya terdiri dari armada perahu perang bininta, konteng dan kora-kora.Angkatan laut dipimpin seorang laksamana, yang saat itu dijabat Laksamana Hengkeng u Naung yang terkenal karena penjelajahannya dari Filipina hingga Leok Buol dengan beberapa daerah tundukan dan wilayah sahabat. Bahkan pernah mengusir pasukan armada Makassar dari Bolaang Mongondow seperti pernah ditulis beberapa penulis Eopa dan H.M. Taulu. Tak heran H.B.Elias dalam bukunya juga menyebut Siau imperium dalam format kecil.

Ketiga, Raja menciptakan panji-panji atau bendera kerajaan. Warnanya secara khusus diturunkan dari dua warna tradisional dalam ritual Siau pada dewa laut (Mawendo) dan darat (Aditinggi), yaitu masing-masing warna merah dan putih. Dua warna ini bagi masyarakat Siau bersifat sakral.

Mungkin, karena itu perjuangan kemerdekaan Indonesia yang mengusung simbol merah putih Indonesia dengan cepat dan konsisten direspon pejuang-pejuang Indonesia asal Siau yang menjadi partner Soekarno di PNI semacam G.E. Dauhan dan diteruskan para tokoh lain sesudahnya semacam Esly Salekede.

Panji-panji kerajaan Siau ciptaan Winsulangi itu, tampil dalam tiga ukuran dan bentuk. Semuanya disebut sebagai seka-saka. Bendera itu berwarna merah yang dikelilingi bis putih. Bendera ini dipakai terus sampai zaman Belanda. Karena bendera ini, suatu ketika Raja Jacob Ponto dibuang Belanda ke Cirebon. Maklum raja ini tidak mau menurunkan bendera berukuran 80x80 cm di depan istananya. Setelah itu pembuangannya, Belanda sama sekali melarang pengibaran bendera sejensi itu di Siau.

Meski demikian, angkatan perang Siau terus memakainya. Terbukti saat Raja L.N. Kansil yang berangkat ke Tahuna pada tahun 1923 untuk menghadiri perayaan jubelium perak (25 tahun) pemerintahan Ratu Wilhemina. Raja ini memakai bendera itu di perahu kora-koranya dan dengan megah memasuki pelabuhan Tahuna serta disambut secara resmi kala acara itu.

Keempat, urusan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada Jogugu, yang ketika itu dijabat D’Arras (Darras) yang juga adalah ketua presidenti raja. Perpaduan D’Arras dengan Hengkeng U Naung (atau Hengkengnaung) menghasilkan perluasan wilayah Siau dan penumpasan bajak-bajak laut Mindanao di Laut Sulawesi.

Kelima, supaya mendapat kemajuan yang cepat maka para putera kerajaan (Pangeran Batahi) disekolahkan di universitas di Manila di intramuros.

Adapun struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro secara umum dirangkum Steller dalam De Sangi Archipel dengan susunan meliputi jabatan-jabatan:

- Raja

Dibantu Bobato (rijksgroten) atau pembesar istana atau Dewan Raja atau

Presidenti Raja.

- Jogugu

- Presidenti Jogugu (tidak selalu ada)

- Kapten Laut

- Mayore Labo

- Hukum Mayore

- Sadaha Negeri

- Kapitan Bisara

- Sengaji

- Kumelaha

- Sawohi

- Sahbandar

- Marinyo Bisara

- Marinyo Bala

- Marinyo

Sekilas praktik pemerintahannya tidak mengacu pemisahan cabang-cabang kekuasaan atau trias politica, namun mencampurkan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Meskipun demikian mulai ada pelibatan rakyat dalam kontrol kekuasaan yaitu dalam badan atau dewan raja yang memberi masukan bahkan mengontrol raja. Kontrol itu sangat disadari di Siau sejak Raja Winsulangi. Bahkan di Kerajaan Kendahe pernah pemilihan Raja Makaado (1773-1792) dilakukan lewat pemilihan langsung dan demokratis oleh rakyat.

Negara juga diperlengkapi aparatus militer detil, yaitu angkatan darat dan laut. Dua angkatan ini jelas terkait dengan kebutuhan keamanan dan pertahanan dari berbagai ancaman zaman itu , sekaligus menjadi bukti orientasi maritim kala itu.

PEMERINTAHAN MODERN

Sekian lama dalam kurun pemerintahan kolonial Belanda, kepulauan Sangihe dan kepulauan Talaud tergabung dalam satu administrasi pemerintahan. Yaitu, sejak perjanjian 1677 sampai pasca bubarnya VOC tahun 1800 kawasan ini berada di bawah kesultanan Ternate. Namun kekuasaan tidak efektif diselenggarakan dan raja-raja lokal-lah yang justru berkuasa.

Kemudian pada tahun 1825 kawasan SaTaS masuk dalam wilayah Karesidenan Manado, meski masih dalam lingkungan gubernemen Ternate. Nantilah pada tahun 1859 keresidenan Manado dipisahkan dari administrasi gubernur Maluku. Di dalam struktur baru pemerintahan ini Sangihe-Talaud-Sitaro menjadi satu afdeeling yang dibagi ke dalam dua onderafdeeling, yaitu: Siau-Tagulandang dan Talaud.

Brilman mencatat tahun 1882 seorang kontrolir pernah ditempatkan di Tabukan. Namun tahun 1903 pemerintahan atas pulau-pulau kawasan ini diserahkan kepada seorang asisten residen. Dan nanti tahun 1911 seluruh kawasan ini dibagi dalam dua onderafdeling, yaitu untuk wilayah Sangihe dan Talaud.

Secara khusus di Talaud kontrak ditandatangani raja-raja Sangihe November 1899 dengan Residen Manado E.J. Jelesma yang disahkan Surat Keputusan gubernemen 1 April 1902. Kontrak itu menguatkan wilayah-wilayah tradisional jogugu Talaud, yaitu Lirung, Moronge, Salibabu, Kiama, Beo, Essang, Banada, Amat dan Rainis, termasuk daerah Raja Tabukan. Ini ditandatangani Jellesma dengan Raja Tabukan David Sarapil.

Terkait dengan itu pantas disebutkan terjadi pembangkangan Raja Manee dan dilanjutkan Raja Larenggam. Keduanya merasa dirinya adalah raja , namun dalam kebijakan Belanda dipandang sebagai kejoguguan Tabukan semata. Raja Larenggam mempertahankan harga dirinya sebagai seorang raja independen dengan mengorbankan nyawanya. Sementara itu, pulau-pulau Nanusa, termasuk Miangas, dimasukkan daerah Kerajaan Taruna sebagaimana kontrak dengan Salmon Dumalang, Raja Taruna, 22 November 1899. Adapun daerah Tarun dan Niampak adalah daerah Kerajaan Manganitu yang dikukuhkan kontrak dengan Raja Mocodompis pada 22 November 1899. Lantas kontrak 25 November 1899 dengan Raja Siau Manalong Dulang Kansil mengatur Kabaruan dan Taduwale termasuk daerah Siau. Dan, akhirnya, kontrak dengan Raja Tagulandang, Salmon Bawole, Pulutan dan Daran terhitung daerah Tagulandang.

Tahun 1911 pemerintah Hindia Belanda menerapkan dua onderafdeeling di kawasan SaTaS, yaitu onderafdeling Sangihe dan onderafdeling Talaud. Keputusan itu merupakan permintaan para jogugu dan presiden jogugu di Talaud yang disetujui Residen Manado Ph. J. van Marle. Kemudian dikukuhkan besluit gubernemen nomor 11, tanggal 13 April 1911.

Sebagai tindak lanjutnya ditempatkan seorang controleur di Lirung. Sejak itu wilayah Talaud sebagai wilayah raja-raja Sangihe terputus.

Tulisan Elly E. Lasut, ‘Meniti Ombak, Menantang Bayu’ (2007) menyebut empat tahun sesudahnya, yaitu pada 18 Februari 1915, Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia mengeluarkan keputusan nomor 18 yang intinya menetapkan kepulauan Talaud menjadi Kerajaan Talaud. Dengan kuasa pemerintahan, pada awalnya, berada di bawah raad van jogugus (Dewan Jogugu-Jogugu) serta dipandu controleur Belanda.

Pemerintahan Dewan Jogugu ini berakhir tahun 1921 dengan diangkatnya J.S. Tamawiwij (sebelumnya Jogugu Karakelang Utara di Beo) menjadi Raja Talaud tanggal 31 Agustus 1921. Menurut Max Maanema jabatan Raja Talaud itu masih terus diakui beberapa waktu setelah kemerdekaan. Tahun 1954, misalnya, gubernur Sulawesi Lanto Daeng Pasewang saat datang ke Lirung masih diterima oleh Raja Binilang.

Hikayat raja-raja Sangihe yang sebagian sudah disebut terlalu panjang untuk diurai detil keseluruhannya dalam tulisan ini. Para peminat bisa mengacu pada hasil-hasil penelitian yang pernah dikumpulkan peneliti dari Kyoto University, Mindanao University dan Universitas Sam Ratulangi.

Pemerintahan selama masa pendudukan Jepang tidak juga diurai di sini, karena masanya yang singkat. Yang sekadar pantas diurai di sini adalah nama jabatan raja diganti jabatan yang disebut syunco, sedang jogugu diganti gunco. Dalam masa ini beberapa raja dipancung Jepang karena melawan penguasa Timur Raya itu. Di antaranya, Christian Ponto yang menolak membayar pajak ke Jepang. Raja ini merasa aneh Jepang sebagai pendatang malah memintanya membayar pajak.

Pasca kemerdekaan Indonesia yaitu pada masa pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) SaTaS masuk ke wilayah Negara Indonesia Timur. Kala itu diperintah kepala distrik, yaitu W. Sarapil, namun yang kemudian digantikan oleh B.J. Medellu sebagai kepala distrik 1949-1950, berhubung Sarapil terpilih sebagai senator pemerintah Negara Indonesia Timur. Yang harus ditegaskan bahwa meski sudah ada kepala distrik, namun kekuasaan raja-raja terus difungsikan pada posisinya. Kepala distrik itu sekadar berfungsi layaknya controleur semata.

Sejak dekade 1950-an kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro ini secara administratif terhimpun dalam satu daerah otonom. Kemudian sebagaimana diatur Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Provinsi Sulawesi menjadi kabupaten hingga 2002. Pasca bergulirnya reformasi, sejak 2002 kawasan SaTaS ini resmi dibagi dua, dan pada tahun 2007 malah menjadi tiga daerah administratif otonom setara dalam lingkungan Provinsi Sulawesi Utara.

TELAAH NAMA

Nama Sangihe diucapkan sebagai ‘Sangihe’ pada naskah lama Viersen. Namun disebut ‘Sangi’, pada tulisan Graafland dan ulasan sejarahwan F.S. Watuseke. Kemudian disebut ‘Sangihe’ pasca Indonesia merdeka dan ‘Sangil’ di Filipina.

Nama-nama itu sebenarnya sama saja. Sekadar berbeda karena penyesuaian pengucapannya dari waktu ke waktu. Dapat diajukan di sini kata awalnya adalah ‘sangi’ yang diucapkan ‘sangih’. Namun karena ciri kata-kata bahasa Sangihe digolongkan sebagai vokalis, yaitu kata-kata akan diberi bunyi hidup di belakangnya. Kecuali pada bunyi ‘n’ yang malah dibunyikan menjadi ‘ng’.Maka, kata ‘sangih’ berubah jadi ‘sangihe’.

Kebetulan banyak kata berakhiran ‘he’ cenderung dibaca bunyi ‘r’ (contohnya Kendahe, dibaca ‘ken-dar’ dan Batulewehe dibaca ba-tu-le-wer, juga dalam dokumen lama terdapat nama tempat Kuluhe, yaitu ku-lur). Maka Sangihe pun dibaca ‘Sa-ngir’.

Soalnya, bagaimana harus menerangkan mengapa kelompok Sangihe di Filipina yang 5 abad meninggalkan pulau Sangihe dan menyebut diri mereka sebagai orang ‘Sangil’?.

Sekali lagi pendekatan fonologi dipakai untuk memecahkan pertanyaan ini. Menurut Kenneth Marryott, ahli bahasa Sangihe di Summer Institute yang mendirikan pusat bahasa Sangihe di General Santos Filipina, salah satu keunikan bunyi bahasa Sangihe adalah dimiliki dua bunyi ‘l”. Yang pertama, adalah bunyi ’l’ biasa seperti pada kata Sangihe pulu (gila). Dalam bahasa Indonesia misalnya pada kata ‘sepuluh’.

Yang kedua adalah bunyi retrofleks yang diucapkan mirip bunyi ‘r’ dan ‘l’ yang diucapkan bersama-sama seperti pada kata ‘pulu’ yang lain yang dibaca ‘pu u’ yang berarti ‘gagang pisau’ atau ‘getah’. Ini sudah cukup untuk menerangkan bagaimana bunyi ‘sa-ngir’ berubah menjadi ‘sa-ngil’ di Filipina.

Kata asal ‘Sangi’ atau ‘’Sangih” tadi berarti ‘tangis’. Beberapa penulis Eropa menguraikan nama itu dihubungkan dengan musibah ‘banjir besar’ di kawasan ini. Pantas diduga yang dimaksud adalah bencana tsunami karena pergerakan tektonik dan tenggelamlah sebagian daratan penghubung pulau Sulawesi dan Mindanao yang pernah diurai beberapa geolog, di antaranya, yang pernah dikutip dalam tulisan Nico Makahanap²⁹.

Cerita menyebutkan sesudah proses tenggelamnya daratan SaTaS yang tinggal hanyalah puncak gunung-gunungnya yang kini dikenal sebagai pulau-pulau Sangihe dan Talaud.³⁰ Terkait dengan tenggelamnya sebagian daratan, Riedel dan Steller mengumpulkan banyak cerita rakyat di Minahasa dan Sangihe-Talaud-Sitaro yang berisi kisah soal semacam itu.

Dugaan tenggelamnya pulau atau daratan disamping merupakan analisis tektonik dan geologis semacam yang dapat dilihat pada uraian beberapa tulisan John Katili, namun rujukan lain yang bisa diacu, yaitu kisah lisan kejadian-kejadian serupa yang pernah terjadi di wilayah SaTaS, yaitu kejadian tenggelamnya Maselihe (ibukota kerajaan Kendar) di Timur pulau Sangihe. Kejadian dasyat itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Sjam Sjah Alam (Syamsu Alam atau juga Samansialang) tahun 1711.

Sedang, cerita lain datang dari kalangan puak Bantik yang kini tersebar di berbagai tempat di daratan Sulawesi Utara. Yaitu, kisah tenggelamnya pulau Bantik Panamburan yang pantas diduga berada tepat di daerah terjadinya subduksi ujung piringan Sangihe dan Halmahera yang dekat Talaud kini.

Karena pulau yang tenggelam itu, puak Bantik tersebar di berbagai penjuru jazirah Sulawesi. Yang paling dekat berada di beberapa desa Bantik di Beo (Talaud). Desa-desa Bantik sejenis dapat pula ditemui di wilayah Bolaang Mongondow, Minahasa Utara dan terutama paling banyak di dalam Kota Manado.

Alkisah pasca kejadian itu, diceritakan penduduk yang selamat dari musibah alam itu terlibat dalam perkabungan dengan raungan dan lengkingan tangis (sangih dan sumangih). Akhirnya peristiwa itu menghasilkan nama khas kelompok orang hingga kini.³¹

Meski diyakini nama Sangihe sudah lama dipakai, namun kata asal nama ‘Sangihe’ secara tertulis pertama ditemukan dalam laporan ekspedisi pelayaran laut Magelhaan dalam ruas perjalanan Matan-Tidore 23 April dan 8 November 1521. Yaitu kata ‘Sanguin’ sebagai nama pulau. Sebagaimana catatan Antonio Pigaffeta³².

Namun sebelum petualangan samudera bangsa-bangsa Barat itu, pelaut-pelaut handal Cina sudah mencatatkan nama-nama pulau kawasan ini dalam peta panduan perjalanan laut. Contohnya, dilakukan jurutulis Laksamana Cheng Ho (Zheng He), bernama Ma Huan (1421) dalam karyanya Ying-yai Sheng Lan atau ‘’Survei Menyeluruh Pesisir Samudera” (1433).

Gavin Menzies (2005) menuduh peta-peta acuan para pelayar besar Barat semacam Diaz, Columbus, Magellan, dan Tasman mungkin adalah jiplakan Portugis atas peta Cina. Dia menduga penjiplakan itu merupakan hasil kerja kelompok ahli yang dikumpulkan Henry Sang Navigator. Tokoh ini dalam sejarah Eropa terkenal karena mengumpulkan berbagai ahli (perbintangan, perkapalan, ilmu bumi dan ahli peta) untuk mendukung rencana ambisiusnya mencari wilayah-wilayah baru yang menjanjikan kekayaan melimpah.

Menzies berani menggugat pihak Barat bukanlah pihak yang menemukan berbagai dunia baru, semacam Benua Amerika dan Australia termasuk Antartika, karena wilayah-wilayah itu sudah ditemukan jauh kala para pelaut ulung Cina, khususnya pada zaman Dinasti Tang dan Ming, lebih khusus lagi pada dinasti Ming zaman kaisar Zhu Di.³³

TALAUD DAN PERDEBATAN MAJAPAHIT

Sedang kata ‘Talaud’ disebut-sebut diturunkan dari kata ‘malaude’ yang berarti ‘tak jauh dari laut’. Kata ini muncul secara `tertulis pertama dalam catatan ekspedisi Loyasa 1537, yaitu kata ‘Talao’. Sebelumnya pada catatan Pigaffeta yang muncul adalah nama-nama pulau di Talaud. Begitupun pada catatan Ma Huan.

Dulu nama lain Talaud yang disebut-sebut adalah talloda atau , taroda, atau talauda^34. Karena kata terakhir ini maka dihubungkan Muhammad Yamin dengan kata uda dalam naskah sastra kakawin Mpu Prapanca Nagara Kertagama yang diterjemahkan awalnya oleh Pigeaud.

Namun dalam beberapa kajian terbaru oleh Sollewijn Gelpke dan Christian Pelras penafsiran uda makadraya semacam itu harus buyar. Buku kajian pemerintahan Majapahit penulis Indonesia paling mutakhir pun tidak memasukkan Talaud dalam cakupan wilayah dudukan Majapahit.³⁵

Meski demikian, kehadiran gong atau bonang berpencu serupa yang dipakai sebagai alat musik di Sangihe dan Talaud pantas dikaji dan diberi penjelasan. Karena gong-gong berpencu semacam itu dilaporkan di Kalimantan resmi sebagai bukti fisik kekuasaan Majapahit.

Di Sangihe gong semacam itu dalam catatan Brilman pada abad ke-19 sampai 1930-an masih dimainkan. Biasanya digabungkan membentuk sebuah orkestrasi gong kecil dan besar yang dipadu dengan tetabuhan tambur menjadi orkestrasi yang lazim disebut sebagai kulintang.

Berikut gambarang Brilman tentang kulintang gong itu dalam bukunya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh GMIST Kabar Baik Di Bibir Pasifik: ‘’Dalam lapangan terbuka yang besar dikelilingi oleh pagar penonton yang banyak, beberapa peserta mengambil tempat duduk di tanah dengan beberapa alat musik pukul. Sebuah gong besar dengan garis tengah kira-kira 70 centimeter digantung di sekitar tempat itu dan tiga buah gong yang lebih kecil dengan garis tengah sekitar dua puluh lima centimeter, semuanya berbeda nadanya, dengan lubangnya menghadap ke bawah, ditempatkan di atas tali-tali yang direntangkan pada suatu bingkai, beberapa centimeter di atas tanah.

Selanjutnya ada beberapa genderang, baik yang berbentuk tabung maupun kerucut, keduanya dibentangkan kulit kambing yang kering. Pemain ketiga gong yang memimpin keseluruhannya dan sesuai dengan irama yang diberikannya, maka gong besar, kerapkali berselang dua detik memperdengarkan nada berat oleh pukulan kayu yang terbungkus. Pukulan genderang yang cepat, namun disesuaikan dengan irama gong kecil, sehingga keseluruhannya mengikuti irama tertentu.”

Orkestrasi ini ditemui di wilayah kawasan SaTaS, Bolaang Mongondow, Minahasa Tenggara (Bentenan) maupun Mindanao (Filipina). Kulintang ini mesti dibedakan dengan alat musik dengan nama sama namun yang terbuat dari kayu. Konon kolintang kayu ini sekadar pengganti alat musik orgel gereja yang rusak di Tomohon. Meski, dalam catatan hal itu dihubungkan sebagai hasil modifikasi seniman, Nelwan Katuuk tahun 1940-an.³⁶

Gong itu merupakan barang pergaulan dan persembahan para elit. Khusus gong berpencu dipercaya terkait dengan perjalanan elit di armada Majapahit.³⁷ Sedang gong tidak berpencu berasal dari Cina.

Salah satu bukti tertulis tentang pemberian gong³⁸ di antara para raja zaman dahulu tercantum jelas pada perjanjian 8 November 1677 antara raja-raja Ternate, Siau, Bolaang, dan Kaidipang pasca pengeroyokan kerajaan Siau yang dipandu Kompeni Belanda.³⁹

Apakah alat musik gong itu di SaTaS masuk lewat Filipina yang mendapatkannya dari pulau sekitar semacam Sumatera dan Borneo atau dari negara-negara sahabat Majapahit di daratan Asia? Ataukah malah masuk ke SaTaS dan Filipina via Ternate yang merupakan wilayah dudukan Majapahit? Semua perlu dikuak .

Buku ini cenderung menduga-nya masuk dari Ternate. Karena alat musik itu merupakan bagian dari perlengkapan aba-aba komando para pendayung kapal kora-kora dulu.⁴⁰

Terlepas dari kaitannya dengan Majapahit, di kawasan SaTaS kehadiran orang Jawa (Islam) sekurangnya bisa ditunjuk ke tahun 1679 saat pasukan Jawa bergabung dengan pasukan Kerajaan Limau melawan aksi pemusnahan tanaman rempah di pulau Sangihe (cengkih dan pala). Mereka datang via Ternate.

Ada juga nama julukan lain bagi Talaud, yaitu Porodisa. Kata ini sering dikaitkan dengan kata paraiso (Spanyol) yang berarti sorga. Namun pada catatan lain nama itu merupakan bahasa sasahara, yaitu bahasa perlambangan khusus dipakai di laut serta untuk ekspresi sastra orang Sangihe-Talaud-Sitaro.

Raymond Tingginehe punya uraian lain soal nama julukan itu . Menurutnya, porodisa bukan kata serapan asing tapi kata asli Talaud semata, poro artinya ‘’pancung atau potong” dan dissa artinya ‘’hantam dan hancurkan”. Menurutnya, kata itu adalah kata komando saat perlawanan memerangi bajak laut Mindanao. Sedang pada bagian lain Tingginehe juga menyebut kata itu pernah menjadi nama seorang raja di kepulauan Talaud.⁴¹

Nilai penting Talaud di kawasan SaTaS adalah pengungkapan hasil kajian Peter Bellwood tentang kebudayaan Talaud zaman prasejarah 6000 tahun lalu.Manusia pertama kawasan SaTaS dalam kajian Bellwod terbukti berada di Talaud 6000 tahun lalu. Itu berdasarkan penggalian bukti-bukti fisik gerabah dan berbagai perhiasan serta alat batu lain di Liang Tuwo Manee, pulau Karakelang. Namun kajian arkeologi lain yang dilakukan oleh Daud Tanudirjo yang lebih Mutakhir (1995) menancapkan patok waktu yang jauh lebih ke belakang dari kajian Bellwood, yaitu 30.000 -21.000 tahun lalu.⁴²

Kelompok manusia awal itu dapat diduga merupakan gelombang awal manusia yang datang dari daratan Mindanao, Filipina. Karena demikianlah rute perjalanan manusia awal Asia dari Cina bagian Selatan ke Indonesia. Lantas menyebar ke Melanesia, Polinesia dan Mikronesia yang pernah diurai banyak ahli, di antaranya Peter Bellwood dan John Suggs.

Talaud juga menjadi titik penting perkembangan kebudayaan logam Nusantara 1000 - 100 tahun sebelum Masehi. Tepatnya berlokasi di Liang Buidane, pulau Salibabu. Di tempat ini selain ditemukan bentuk-bentuk tembikar khas budaya Buidane, yang menjadi penanda kebudayaan Talaud selama satu millenium sebelum masehi. Di tempat ini dibuat cetakan-cetakan logam di antaranya pembuatan kapak. Jadi tidak benar simpulan catatan Sydney Hickson bahwa kebudayaan SaTaS seolah melompat ke kebudayaan kayu.

Selain uraian asal nama tadi, secara etimologis masih ada lagi dua kata asal nama Sangihe-Talaud itu. Yaitu, kata Sangihe disebut-sebut diturunkan dari penggalan kata sang dan ihe yang artinya sama dengan ‘Sang Air’. Sedang kata ‘Talaud’ dari Tau dan Laude mempunyai arti pelaut atau navigator.⁴³ Meski demikian tidak ada rincian sejauh ini apakah ada hubungan antara Talaud dengan suku-suku laut atau sea gypsies di Mindanao semacam Orang Laut, Orang Sama, Orang Rawa, Bajaus, Lutaos dan Samal.

Namun demikian, ada peneliti yang menghubungkan kata Sangihe dengan kata Belanda zanger (penyanyi). Memang benar orang-orang Sangihe dikenal suka nyanyi dan kaya akan berbagai ragam musik vokal, tapi penghubungan arti nama dengan kata Belanda itu jelas mengada-ada, karena entitas Sangihe-Talaud-Sitaro sudah lama ada jauh sebelum kedatangan Belanda. Bahkan kehadirannya dipatok sejak zaman pra-sejarah 30.000-21.000 tahun lalu.

Adapun soal nama Siau akan disinggung pada posting Nusa Utara Kancah Bangsa-bangsa.

Catatan Kaki:

¹Kawasan diartikan sebagai batasan ruang yang terdiri dari beberapa daerah yang secara administratif otonom namun dalam rangka strategi pembangunan dirangkum dalam satu platform karena kesamaan ciri kewilayahan serta kepentingan pembangunan .

² Kata nama tempat (toponim) Tahuna dipakai untuk merujuk pada nama Kota Bandar yang adalah ibukota Kabupaten Sangihe, sedang kata Taruna untuk nama kerajaan

³ Jacobs, Hubert, 1992, The Insular Kingdom of Siau Under Portuguese and Spanish Impact, 16 and 17 Centuries, Regions and Regional Development in The Malay-Indonesia World, 6 European Colloquim On Indonesian and Malay Studies (ECIMS), Otto Harrassowitz, Wiesbaden.

⁴De Zelfbestuurende Landschappen Tahoelandang, Siaoe, Taboekan (Ten Rechte Tawoekan), Kandhar-Taroena (Ten Rechte Kendahe-Tahoena) En Manganitoe”, Mededelingen, 1912.

⁵ Kajian atas data berita media dan laporan kurun 1980-an.

⁶ Kajian laporan media dan berbagai laporan dekade 1990-an.

⁷Tiga unit administrasi setingkat kabupaten ini di buku ini disingkat jadi SaTaS. Kata yang dibaca dari depan dan belakang tetap demikian bunyinya. Dua huruf ‘a’ sekadar pembentuk bunyi semata, dan yang utama adalah STS (Sangihe, Talaud dan Sitaro atau sebaliknya). Ketiganya harus diberi huruf kapital, artinya sama-sama setara dipentingkan.

⁸ Teguh, Herman, et.al, Juli 2006, ’Pulau Karakelang Surga Kecil Keanekaragaman Hayati Talaud”, Bird Life Indonesia.

⁹ Dibahas nanti pada bab enam

¹⁰ Kata ‘Napo’ adalah dangkalan pada area laut tertentu yang terjadi akibat munculnya hamparan karang di dasar laut. Bandingkan, Kamus Sangirees-Nederlands Woordenboek K.G.F. Steller dan W.E. Aebersold: ‘’Napo: Ondiepte (de rotsbodem of ‘n rif)”.

¹¹ Bellwood, Peter, 1976, Archeological Research in Minahasa and The Talaud Islands, Northeastern Indonesia, Asian Perspective, XIX (2)

^12.Hengkin, Louis, Richard Crawford Pugh, Oscar Schachter dan Hans Smit, 1993, International Law Cases and Materials, West Publishing Co., Minnesota.

¹³ Indroyono Soesilo dan Budiman, 2002, Iptek Untuk Laut Indonesia, LISPI; Jakarta dan laporan Earth Watch CSIRO.

¹⁴ Berita Berkala Vulkanologi Edisi Khusus No. 187 Tahun 1992, Direktorat Vulkanologi Departemen Pertambangan dan Energi.

¹⁵ Teguh, op. cit.

¹⁷ Ulaen,Alex,2003, Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga Ke Daerah Perbatasan, Sinar Harapan; Akamichi, Tomoya dan Eddy Mantjoro, 1996, Sea Tenure and Its Transformation in the Sangihe Island of North Sulawesi, Indonesia: The Seke Purse-Seine Fishery, SENRI Ethnological Studies 42. Thufail, Fadjar Ibnu, 1997, Negotiating Tradition The Cultural Politics of Seke Fishing In Sangihe, Indonesia, Thesis, University Of New Jersey.

¹⁶ Kaligis, O.C., 2003, Sengketa Sipadan Ligitan Mengapa Kita Kalah, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.

¹⁸ Kriteria luasan <>2dalam pemahaman Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan digolongkan pulau kecil. Artinya, semua pulau di wilayah SaTal masuk kategori pulau kecil.

¹⁹ Data jumlah penduduk yang lebih awal untuk pulau-pulau tertentu bisa ditemukan, misalnya uraiannya untuk pulau Siau dalam dokumen Jesuit sebagaimana diurai Hubert Jacobs di abad 17 antara 3 hingga 7 ribu, masing pertumbuhannya tahun 1588, 2.400; tahun 1612, 3000; tahun 1631, 7000, tahun 1645, 3.000 dan tahun 1676 5.500 jiwa.

²⁰ Diterjemahkan tim GMIST menjadi Kabar Baik Di Bibir Pasifik, GMIST-Sinar Harapan, Jakarta, 2000

²¹Paparang, Sem Dalope, 1927, Peri hal Kampongwezen dan Kampongbestuur dehoeloe dan sekarang dalam keradjaan Tabukan.

²² Paparang, ibid.

²³ Hayase, Shinzo, Dominggo Non dan Alex Ulaen, 1998, Silsilas/Tarsilas (Genealogies) and Historical Narratives In Sarangani Bay and Davao Gulf Regions, South Mindanao, Philippines, And Sangihe Talaud Islands, North Sulawesi, Indonesia, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Kyoto.

²⁴ Mokoduludugh juga disebut-sebut sebagai para pemimpin pemukim awal wilayah Bolaang Mongondow, lihat Dunnebier, W, 1984, Raja-Raja Bolaang Mongondow, Intan Press, Surabaya.

²⁵Makahanap, Nico R, 1985, Mengenal Kepulauan Sangihe-Talaud, Yayasan Pelestarian Budaya Sangihe-Talaud, Jakarta.

²⁶ Lihat peta dalam ‘’Mededelingen Van Het Bureau Voor De Bestuurzaken Der Buitenbezittingen van het Departement van Binnenlandsch-Bestuur”, 1912.

²⁷ Andaya, Barbara Watson, 1993, Cash cropping and Upstream-Downstream Tensions: The Case of Jambi in The Seventeenth and Eighteenth Centuries. Dalam ‘’The Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power and Belief, Anthony Reid (ed). Cornell University Press, Ithaca and London.

²⁸. Paparang, op. cit

²⁹ Makahanap, op. cit

³⁰.Makahanap ibid, yang mengutip Encyclopaedia van Nederlandsch oost-Indie, Nyhoff/Brull, Leiden Den Haag 1917.

³¹ Graafland, N, 1991, Minahasa Negeri, Rakyat dan Budayanya, Grafiti untuk Yayasan Parahita, Jakarta, 1991. Ini adalah terjemahan kedua yang pernah dipublikasikan atas karya asli berbahasa Belanda ‘’De Minahasa: Haar verleden en haar tegenwoordige toestand’’, M.Wyt& Zonen, Roterdam, 1869

³² Ulaen, op cit

³³ Menzies, Galvin, 2007, ’1421 Saat China Menemukan Dunia’, Alvabet, Jakarta.

³⁴Snelddon, J.N., 1984, ‘ Proto- Sangiric and The Sangiric Languages’’, The Australian National University.

^35. Kawuryan, Megandaru W., 2006, Tata Pemerintahan Negara Kertagama Kraton Majapahit, Panji Pustaka, Jakarta.

³⁶ Wenas, Jessy, 2007, Sejarah & Kebudayaan Minahasa, Institut Seni Budaya Sulawesi Utara, Jakarta.

^37. Bramantyo, Triyono ‘’Diseminasi Musik Barat di Timur’’, Yayasan Untuk Indonesia, Yogyakarta, 2004 yang mengutip Hood Mantle ‘’Indonesia (Bagian I No. 1-4)’’ dalam The Grove Dictionary of Music and Musicians, Stanley Sadie (ed) Vol 9 Macmillan PublisherLtd, London.

³⁸ Speelbekkens. Stapel, F.W, 1955, Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, Martinus Nijhoff.

³⁹. Stapel, Ibid

⁴⁰ Alwi, Des, 2005, Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon, Dian Rakyat, Jakarta.

⁴¹ Tingginehe, Raymond R., et al, 1987, Sastra Lisan Talaud, Laporan Hasil Proyek Penelitian Bahasa Dan Sastra, Manado.

^42. Laporan Penelitian Arkeologi Nomor 18 Tahun 2006, Jurnal Hasil Kajian Balai Arkeologi Manado.

⁴³ Hayase, et. al, op.cit